Solusi Pengangguran Di Indonesia
Berbagai upaya dari Pemerintah untuk mengatasi pengangguran
dan kemiskinan di Indonesia. Namun belum ada Program yang paling pas dan bisa
menjadikan solusi yang tepat dalam mengatasi pengangguran dan kemiskinan.
Bahkan boleh di kata program yang diterapkan pemerintah sampai saat ini, ada
yang dianggap gagal, dan ada juga yang dianggap menjadi bumerang bagi keuangan
Negara. Sebagai contoh Program yang dianggap gagal adalah :
Program Bantuan Langsung Tunai ( BLT ) yang dilakukan pada
Th.2005 dan Th. 2008
Tujuan dari Program BLT bagi RTS ( Rumah Tangga Sasaran ) dalam rangka kompensasi pengarang subsidi BBM adalah :
Tujuan dari Program BLT bagi RTS ( Rumah Tangga Sasaran ) dalam rangka kompensasi pengarang subsidi BBM adalah :
Membantu Masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi
kebutuhan dasarnya.
Mencegah penurunan taraf kesejahteraan Masyarakat Miskin
akibat kesulitan ekonomi.
Meningkatkan Tanggung jawab Sosial Bersama ( Departemen
Sosial RT 2008:7)
Pada prateknya. BLT tidak efektif menjangkau rakyat miskin
dan menimbulkan berbagai masalah di lapangan
BLT tidak memiliki efektifitas dari segi penyaluran
dilapangan. Kita sering menjumpai kasus pemberian bantuan yang tidak tepat
sasaran. Misalnya, Rumah Miskin justru tidak mendapatkan bantuan, namun Rumah
Tangga yang lebih mampu mendapatkan bantuan. Barangkali Pemerintah dapat
menanggap bahwa ini bersifat kasuistik. Namun pada prakteknya, kesalahan
Penyaluran bantuan berawal dari data yang tidak jelas dan menimbulkan gesekan
di masyarakat. Hingga sekarang tidak pernah dilakukan pendataan dan pencacahan
ulang tentang data Rumah Tangga Miskin tersebut.
Besarnya BLT plus yang sama dengan BLT pada Th 2005. Jika
kita berfikir menggunakan logika, tentu saja tidak masuk akal. Faktor Inflasi,
kenaikan biaya hidup dan menurunnya daya beli masyarakat, mestinya
dipertimbangkan dalam memperhitungkan besarnya bantuan. BLT plus memang sedikit
berbeda dengan BLT, yaitu terdapat tambahan barang kebutuhan pokok. Namun BLT
Plus tentu saja tidak akan cukup untuk mengcaunter kenaikan biaya hidup pada
saat ini. Belum lagi jika kita berfikir tentang inflasi yang akan terjadi
akibat kenaikan harga BBM. yang tentu saja akan menambah beban masyarakat
miskin.
Dalam masalah sosial, BLT menyebabkan moral hazard, dimana
BLT dapat menurunkan mental masyarakat dan tidak mendidik secara jangka
panjang. Terdapat sebagian masyarakat yang pada akhirnya mengaku miskin karena
ingin mendapatkan bantuan. Mereka dengan " Cap Miskin " demi
memperoleh rupiah tertentu. Mental masyarakat akan menjadi buruk dengan Program
BLT.
Penyaluran BLT bermasalah karena tidak didukung dengan
kelembagaan yang baik. Penerapan BLT secara terburu-buru dan tidak disertai
dengan kesiapan Aparat Pemerintah, tentu saja akan berakibat tidak efektifnya
penyaluran BLT.
Dampak lain yaitu bantuan yang diberikan Pemerintah kepada
masyarakat dengan tujuan memberikan subsidi kepada masyarakat atas kenaikan BBM
malah digunakan masyarakat untuk kebutuhan yang mendasar, hal ini menjadi bukti
bahwa pemberian subsidi BBM kepada masyarakat miskin lewat Bantuan Langsung
Tunai masih belum efektif. Berkaca pada kebijakan BLT dimasa lalu ( kebijakan
BLT Th.2005 ) banyak kelemahan -kelemahan dan masalah-masalah yang akan
ditimbulkan oleh kebijakan BLT ini, antara lain :
Kebijakan BLT bukan kebijakan yang efektif dan efisien untuk
menyelesaikan kemiskinan di Indonesia ini, dikarenakan kebijakan ini tidak
mampu meningkatkan derajat dan tingkat kesejahteraan masyarakat miskin.
Efektifitas dan efisiensi penggunaan dana BLT yang dapat di
ukur dan diawasi karena lemahnya fungsi pengawasan pemerintah terhadap
kebijakan tersebut.
Validitas data masyarakat miskin yang diragukan sehingga
akan berdampak pada ketetapan pemberian Dana BLT kepada masyarakat yang berhak.
Peran aktif masyarakat yang kurang / minim. sehingga
optimalisasi kinerja Program yang sulit direalisasikan.
Kebijakan BLT memiliki kecenderungan menjadi pemicu konflik
sosial di masyarakat.
Dari sisi Keuangan Negara, kebijakan BLT merupakan kebijakan
yang bersifat menghambur-hamburkan uang negara, karena kebijakan tersebut tidak
mampu menyelesaikan masalah kemiskinan secara berkelanjutan dan tidak mampu
menti mulus produktifitas masyarakat miskin.
Kesimpulan :
BLT yang sudah pernah dilakukan yakni pada Th 2005 bisa
dianggap gagal, jadi seharusnya pemerintah bisa berkaca pada kegagalan
terdahulu. seharusnya mengapa harus dilakukan kembali dengan adanya BLT Plus
pada Th 2008 yang dilakukan kembali bisa juga gagal. Bisa kita simpulkan bahwa,
walaupun BLT Plus merupakan sebuah Program baik yang dibuat oleh pemerintah
dengan tujuan ingin mensejahterakan masyarakatnya, terkait menghadapi dampak
naiknya Minyak dunia bisa dikatakan merupakan Program gagal yang dilakukan oleh
Pemerintah, karena terbukti terdapat banyak sekali kelemahannya dalam penerapan
dan di lapangan sendiri kita mengetahui bahwa banyak sekali masyarakat yang
tidak puas terhadap BLT Plus tersebut. Dan semoga saja tidak ada BLT yang ke
Tiga kalinya. Cukup dua kali saja.
Reply to this post
Posting Komentar